Sidik Bhayangkara Indonesia
MANADO, 9 April 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4) pukul 10.12 WITA. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah.
Musrenbang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dan dihadiri sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, DPR RI, DPRD Sulut, serta berbagai pemangku kepentingan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momentum penting untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini diperlukan agar penyusunan RKPD Tahun 2027 berjalan komprehensif dan selaras dengan RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Ia juga memaparkan delapan misi pembangunan daerah, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, peningkatan daya saing global, ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, seperti transformasi ekonomi berbasis maritim dan pariwisata, pengurangan kemiskinan, ketahanan lingkungan, hingga tantangan global berupa perlambatan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulut menetapkan delapan prioritas pembangunan, termasuk peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing daerah, serta ketahanan pangan, energi, dan air.
Pada tahun 2027, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ditargetkan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 5,02–5,42 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,71–5,50 persen.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,6 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya penguatan industri dan pariwisata.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyoroti pentingnya inovasi pelayanan publik, termasuk percepatan proses dan efisiensi biaya bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih produktif.
Ia menyoroti masih tingginya belanja pegawai di sejumlah daerah yang dapat mengurangi ruang fiskal pembangunan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam perencanaan agar program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 ini bertujuan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan rencana kabupaten/kota dengan provinsi, serta menyerap aspirasi pemangku kepentingan.
Kegiatan berakhir pada pukul 13.50 WITA dalam suasana aman dan lancar, ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah.
( Harto )